Posted in KOREA in MY world

Pancasila dalam Konteks ketatanegaraan RI

A. Undang undang dasar
Dalam ketatanegaraan selain istilah Undang-undang Dasar sering digunakan pula istilah konstitusi dalam pengertian yang berbeda atau untuk saling menggantikan. Oleh karena itu kita perlu tahu dulu perbedaan hubungan antara konstitusi dan Undang-undang Dasar.
Secara harfiah, konstitusi dari bahasa Perancis “konstituer” yang berarti membentuk. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai “pembentuk suatu negara”. Dalam bahasa Belanda istilah konstitusi disejajarkan dengan istilah Gronwet, yang mempunyai pengertian suatu undang-undang yang menjadi dasar (Grond) dari segala hukum dalam suatu Negara. Di Indonesia dipergunakan istilah Undang-undang Dasar yang disejajarkan dengan istilah Grondwet di negeri Belanda.
Istilah konstitusi dan Undang-undang Dasar di Indonesia sering disejajarkan. Hal tersebut nampak ketika menyebutkan UUD yang pernah berlaku di Indonesia adalah UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Namun, dalam kaitannya dengan pembahasan Undang-undang Dasar khususnya 1945, istilah konstitusi dimaknai dalam arti yang luas (materiil) yang lebih luas dari pada UUD. Konstitusi yang dimaksudkan adalah hukum dasar, baik yang tertulis (UUD) maupun yang tidak tertulis (konvensi). Hal tersebut sejalan dengan pembedaan istilah konstitusi oleh Joeniarto (1968:94) yang membedakan konstitusi dalam arti sempit (formil) yaitu tidak lain adalah UUD, sedangkan konstitusi dalam arti luas (materiil) adalah semua aturan atau ketentuan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, baik yang sederajat hukum ataupun sederajat kebiasaan, asalkan semua itu mengatur atau menentukan ketatanegaraannya.
Dengan demikian konstitusi memuat peraturan pokok yang fundamental mengenai sendi-sendi yang pertama dan utama dalam menegakkan bangun yang disebut “Negara”.
Fungsi UUD atau Konstitusi bagi Negara
Negara dengan segala fungsi dan tujuannya berusaha untuk mewujudkan tujuan bersama (tujuan Negara atau rakyat), sifat memaksa yang dimiliki oleh Negara dapat disalah gunakan ataupun melalui batas yang mungkin justru menyengsarakan rakyatnya. Untuk mencegah adanya kemungkinan menyalahgunakan kekuasaan itulah konstitusi atau UUD disusun dan ditetapkan. Sri Sumantri dalam Padmo Wahyono (1984:9) menyatakan: konstitusi (UUD) dalam dirinya berisi pembatasan kekuasaan dalam Negara. Pembatasan kekuasaan tersebut terlihat dengan adanya tiga hal dalam setiap konstitusi, yaitu (1) Menjamin hak asasi manusia atau warga Negara; (2) Memuat suatu ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat mendasar; (3) Mengatur tugas serta wewenang dalam Negara yang juga bersifat mendasar.
1.Undang-Undang Dasar 1945
Naskah UUD 1945 sebelum mengalami amandemen terdiri dari pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Antara Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya merupakan satu kebulatan yang utuh, di mana antara satu bagian dengan bagian yang lain tidak dapat dipisahkan. Namun sesuai dengan amandemen yang keempat yang dimaksudkan UUD 1945 adalah naskah yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Hal itu sesuai dengan rumusan pasal II aturan peralihan UUD 1945 bahwa: Dengan ditetapkannya Perubahan Undang-undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal.
Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang tertulis. Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar maka Undang-undang Dasar itu sendiri merupakan sumber hukum. Sifat Undang-Undang Dasar adalah singkat ini dikarenakan: (1) Undang-Undang Dasar itu sudah cukup; (2) Undang-Undang Dasar yang singkat menguntungkan bagi Negara yang sedang berkembang.
1.Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
1.Pembukaan UUD 1945 sebagai Tertib Hukum Tertinggi
Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental yaitu : pertama, memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia, dan kedua, memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi.
1.Pembukaan UUD 1945 Memenuhi Syarat Adanya Tertib Hukum Indonesia
Ada empat syarat-syarat tertib hukum yaitu:
1.Adanya kesatuan objek
2.Adanya kesatuan kerokhanian
3.Adanya kesatuan daerah
4.Adanya kesatuan waktu
Dengan demikian maka seluruh peraturan hukum yang ada di dalam Negara RI telah memenuhi syarat sebagai suatu tertib hukum Negara.
Kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam tertib hukum Indonesia adalah sebqagai berikut:
Pertama: Menjadi dasarnya, karena pembukaaan UUD 1945 memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya suatu tertib hukum Indonesia
Kedua : Pembukaan UUD 1945 memasukkan diri didalamnya sebagai ketetntuan hukum yang tertinggi .

Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental
Pokok kaidah Negara yang fundamental menurut ilmu hukum tatanegara memiliki beberapa unsur mutlak antara lain dapat dirinci sebagai berikut:
1. Dari segi terjadinya waktu
Ditentukan oleh pembentukan Negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak Pembentukan Negara. Untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai sebagai dasar-dasar Negara yang dibentuknya.
2. Dari segi isinya
Berdasarkan isinya maka pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar pokok Negara sebagai berikut :
1.Dasar tujuan umum
2.Ketentuan diadakannya Undang-undang dasar Negara
3.Bentuk Negara
4.Dasar filsafat Negara

Makna Pembukaan UUD 1945 bagi Perjuangan Bangsa Indonesia
Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, yang merupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional, maupun dalam hubungan pergaulan bangsa di dunia
1.Makna Alinea-Alinea Pembukaan UUD 1945
Alinea pertama : alinea ini mengungkapkan suatu dalil obyektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan.
Alinea kedua : alinea ini mempunyai makna menunjukkan kebangsaan dan penghargaan kita atas adanya kesadaran bahwa keadaan sekarqang tidak dapat dipisahkan dari keadaan kemarin dan langkah yang kita ambil sekarang menentukan keadaan yang akan datang.
Alinea ketiga : mempunyai makna bahwa maksud dan tindakan untuk menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah SWT
Alinea keempat : alinea ini mempunyai makna tentang tujuan perjuangan Negara Indonesia.
2.Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945
Pokok pikiran pertama: Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asa persatuan. Dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pokok pikiran yang kedua: Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pokok pikiran yang ketiga: Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
Pokok pikiran yang keempat: Negara berdasarkan atas keTuhanan Yang Maha Esa. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3.Hubungan antara Pembukaan dengan Pasal-Pasal UUD 1945
Dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD 1945 maka pembukaan UUD 1945 mempunyai hakekat dan kedudukan sebagai berikut:
1.Dalam hubungannya dengan tertib hukum Indonesia maka pembukaan UUD 1945 mempunyai hakekat dan kedudukan yang terpisah dengan pasal-pasal UUD 1945. dalam kedudukan sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal UUD 1945
2.Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu tertib hukum tertinggi dan pada hakikatnya mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada pasal-pasal UUD 1945
3.Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental mengandung pokok-pokok pikiran yang harus dijabarkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945.
4.Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah Negara yang fundamental yang menentukan adanya UUD 1945 yang menguasai hukum dasar Negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Jadi merupakan sumber hukum dasar Negara.
1.Hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945
Pancasila merupakan inti dari Pembukaan UUD 1945, ini tersirat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang menunjukkan bahwa Pancasila merupakan Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD.
1.Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945
Sifat dan hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dan proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sebagai berikut:
1. Alinea pertama, kedua dan ketiga pembukaan UUD 1945 memberi penjelasan terhadap dilaksankannya Proklamasi 17 Agustus 1945
2. Alinea keempat pembukaan UUD 1945 memberi pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945.

Author:

i am a korean lover

2 thoughts on “Pancasila dalam Konteks ketatanegaraan RI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s